Dedi Mulyadi Bocorkan Skema Baru Rutilahu Bareng Kementerian PKP, Tanpa Jalur Orang Dalam
Indra R|Fakta - 0
“Selama memenuhi aturan, semua warga punya kesempatan yang sama,”
Terkait Legalitas Izin Karaoke Alles, DPMPTSP Garut sebut Masih Dilakukan Pelacakan
Indra R|Fakta - 0
"Terkait jenis usaha karaoke, saat ini kami masih melakukan pelacakan. Sampai saat ini Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dimaksud belum ditemukan atau belum tercatat dalam data yang sedang kami telusuri," ujar Wawan dalam wawancara kepada faktagarut.id Jumat (31 Juli 2026)
Memperkuat Profesionalisme Nakes, Kepala IGD Tekankan Kegawatdaruratan dan Etika Profesi
Indra R|Fakta - 0
“Profesionalisme dan kecepatan dalam menangani pasien adalah kunci utama pelayanan kesehatan yang berkualitas.”
“Melalui kegiatan ini kami ingin memperkuat ukhuwah, mempererat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus menyinergikan berbagai program nasional agar dapat dipahami dan dirasakan manfaatnya secara langsung.”
"Kami datang bukan untuk menghakimi, tetapi meminta transparansi. Publik berhak mengetahui bagaimana proses evaluasi dilakukan sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan."
“Kalau fasilitas umum, jangan dibebankan tanpa kejelasan.”
"Informasi adalah salah satu hak dasar manusia. Yang dimaksud tentu informasi yang benar," tegasnya.
Semangat Kartini Ditanamkan Sejak Dini, Kepala SDN 3 Karamatwangi Tekankan Peran Perempuan dalam Pendidikan
Indra R|Fakta - 0
“Semangat Kartini relevan hingga hari ini. Perempuan harus didorong untuk berani berinovasi, berpendidikan, dan mampu mendobrak batasan pemikiran yang sempit,”
“Masih ada keluhan bahwa bahan baku SPPG diambil dari luar wilayah, bukan dari masyarakat sekitar. Saya memahami alasan efisiensi, tetapi hal ini harus segera ditangani agar tidak menimbulkan dampak di kemudian hari,” ujarnya.
Disorot Massa, UKPBJ Garut Tegaskan Seluruh Tahapan Tender Berjalan Sesuai Regulasi
Indra R|Fakta - 0
Kami mendengar aspirasi yang disampaikan masyarakat. Kritik dan masukan menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ke depan semakin baik serta tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku."























































