Faktagarut.id | GARUT — Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Garut kembali mencatatkan namanya di papan prestasi. Setelah mengantongi penilaian pelayanan publik kategori “Sangat Baik” dari Ombudsman RI, kini Lapas Garut menyapu tiga penghargaan dalam ajang Garut Treasury Award 2026 yang digelar KPPN Garut, Kamis (26/2/2026).
Penghargaan itu diumumkan dalam forum Sosialisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Anggaran 2026 yang dihadiri para Kuasa Pengguna Anggaran satuan kerja lingkup KPPN Garut.
Lapas Garut bukan sekadar hadir. Mereka tampil dominan.
Tiga penghargaan diborong sekaligus. Pertama, Sertifikat Apresiasi sebagai Satuan Kerja dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) kategori “Sempurna” dengan skor 100 untuk periode 2025. Angka penuh. Tanpa cela administratif.
Kedua, peringkat dua sebagai satuan kerja dengan persentase penggunaan Cash Management System (CMS) terbesar tahun 2025. Ketiga, peringkat tiga pengguna Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dengan kinerja terbaik.
Nilai IKPA 100 bukan sekadar angka simbolik. Skor itu merepresentasikan disiplin dalam seluruh siklus anggaran: perencanaan, realisasi, ketepatan penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM), hingga pelaporan. Tidak ada keterlambatan. Tidak ada koreksi berarti.
Capaian tersebut melengkapi raihan sebelumnya dari Ombudsman. Pada 2025, Lapas Garut meraih nilai 94,16 dalam penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik, masuk kategori “Sangat Baik”.
Angka itu menjadi yang tertinggi di antara satuan kerja pemasyarakatan yang dinilai di Jawa Barat.
Kepala Lapas Kelas IIA Garut, Rusdedy, menegaskan dua penghargaan itu memiliki simpul yang sama: integritas tata kelola.
“Pelayanan publik yang berkualitas tidak bisa dipisahkan dari pengelolaan anggaran yang akuntabel. Ketika keuangan negara dikelola transparan dan tertib, maka program pembinaan, pelayanan, dan pengamanan berjalan optimal,” ujarnya.
Garut Treasury Award merupakan agenda tahunan KPPN Garut untuk mengapresiasi satuan kerja dengan performa anggaran terbaik. Indikatornya jelas: nilai IKPA, kecepatan penyampaian SPM, pemanfaatan sistem digital keuangan, serta ketertiban administrasi.
Di tengah sorotan publik terhadap akuntabilitas lembaga negara, capaian ini mempertegas arah reformasi birokrasi di lingkungan pemasyarakatan. Di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, institusi ini berupaya menampilkan wajah yang berbeda, pelayanan publik ditingkatkan, pengelolaan anggaran diperketat, integritas dijadikan pijakan.
Prestasi Lapas Garut menunjukkan satu hal: reformasi birokrasi tidak berhenti pada slogan. Ia diukur. Dinilai. Dan dalam kasus ini diganjar penghargaan. (***)
