FAKTA GARUT.- Puluhan masa yang mengatasnamakan Aliansi Ormas, LSM dan Masyarakat Reformasi, melakukan aksi damai diluar halaman kantor Sekretariat Daerah, yang kemudian dilanjutkan longmarct ke halaman Kantor DPRD Kabupaten Garut. Senin (26/9/2022) Siang.
Dalam aksi yang dilakukan, Aliansi Ormas, LSM dan Masyarakat Reformasi tersebut. Mereka menyoroti terkait Kebijakan Publik yang dinilai Tak Pro Rakyat.
Disela-sela orasi yang digaung-gaungkan oleh sejumlah Aliansi Ormas, LSM dan Masyarakat Reformasi tersebut, faktagarut.id sempat mewawancarai Tedi, selaku ketua LSM Lingkungan Anak Bangsa (LIBAS).
Disampaikannya. Kedatangan kami ke kantor Bupati dan Gedung DPRD ini tentunya ingin mengevaluasi pengeputusan kebijakan publik untuk menentukan hak menentukan atau masukan, baik lisan maupun tulisan.
“ Saat ini kebijakan publik tidak pro rakyat, maka tuntutan kami adalah evaluasi. Peran serta kebijakan publik, masyarakat tentunya harus dilibatkan,” ujarnya
BACA JUGA : LPK SO BITODE Wira Indonesia, Buka Peluang Magang di Jepang Untuk Generasi Muda Produktif
Menurutnya, kebijakan publik saat ini dinilai masih memiliki wajah yang memprihatinkan yang ditandai antara lain adanya tumpang tindih kebijakan, ketidakjelasan urgensi keberadaan kebijakan publik.
“ Masyarakat harus dilibatkan, jangan hanya kebijakan oligarki, atau golongan atau pengusaha saja, yang menentukan program kegiatan tapi masyarakat tidak dilibatkan,” katanya
Sambung ia, menurut undang-undang no 9 dan undang-undang 45 tentang hak azasi masing-masing. “ nah masyarakat harus dilibatkan dari semua kebijakan publik, jangan sampai pemerintahan, atau pemangku kebijakan publik, merapatkan satu gelintir kekuasaan atau pengusaha untuk menaikkan salah satu kebijakan, tapi masyarakat tidak diberi apa-apa atau kesenjangan sosial,” tuturnya
Pihaknya juga menuntut pemerintah kabupaten Garut, untuk menaikkan IPM kabupaten Garut dari kalangan masyarakat, yang 0,6 persen itu lebih up, jika pemerintah pusat atau pemerintah lainnya menaikkan untuk perekonomian masyarakat akan terasa.
“ Tapi saat ini pemerintah daerah kabupaten Garut, atau pusat. Ketika IPM nya rendah, malahan dengan memancing kenaikan BBM, akan memancing kebutuhan-kebutuhan lainnya. Jadi yang menjadi tuntutan kami intinya mengevaluasi kebijakan-kebijakan publik yang tidak pro rakyat,” tandasnya. (Indra R)
