Faktagarut.id | GARUT — Kabupaten Garut menghadapi sejumlah persoalan struktural yang belum terselesaikan secara komprehensif. Di tengah berbagai capaian administratif yang diklaim pemerintah daerah, realitas sosial-ekonomi tahun 2025–2026 menunjukkan adanya kesenjangan antara data statistik dan kondisi riil masyarakat.
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melalui pres rilis nya kepada faktagarut.id Selasa (31/3/2026). Menilai bahwa persoalan utama di Garut tidak hanya terletak pada kompleksitas masalah, tetapi juga pada lemahnya artikulasi kebijakan publik, kurangnya kohesi kepemimpinan, serta belum optimalnya realisasi janji politik kepala daerah.
Kondisi ini terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat, dengan sorotan pada data dan dinamika pembangunan sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026.
Pemerintah Kabupaten Garut menjadi aktor utama dalam penyelenggaraan kebijakan publik, sementara PMII berperan sebagai kelompok masyarakat sipil yang menyampaikan kritik dan evaluasi terhadap jalannya pemerintahan.
Data menunjukkan sekitar 317 ribu warga Garut masih berada dalam kategori desil 1 atau kelompok ekonomi paling rentan. Di sisi lain, jumlah pengangguran pada April 2025 mencapai sekitar 100.108 jiwa. Dominasi sektor informal memperparah situasi dengan munculnya fenomena working poor, yakni masyarakat yang tetap miskin meski bekerja.
PMII menilai, kondisi ini mencerminkan bahwa kebijakan yang dijalankan belum menyentuh akar persoalan, melainkan masih bersifat jangka pendek dan simptomatik.
Sejumlah isu yang berkembang di masyarakat memperkuat penilaian tersebut. Pembangunan di wilayah Garut Selatan dinilai belum merata, terutama dalam akses infrastruktur dasar. Perbaikan jalan kabupaten disebut tidak berkelanjutan karena kerusakan yang berulang. Di sektor pertanian, kesejahteraan petani dinilai belum mengalami peningkatan signifikan akibat fluktuasi harga tanpa intervensi kebijakan yang kuat.
Selain itu, pelayanan publik masih menghadapi persoalan klasik seperti lambannya birokrasi dan ketimpangan akses layanan.
PMII juga menyoroti dugaan adanya distorsi dalam orientasi pembangunan. Hal ini ditandai dengan indikasi praktik patronase dalam proyek pemerintah, seperti keterlibatan pihak yang memiliki kedekatan dengan elit kekuasaan serta minimnya transparansi dalam pengadaan barang dan jasa.
Dampaknya, kualitas pembangunan dinilai tidak optimal, dengan sejumlah proyek infrastruktur yang tidak berkelanjutan serta ketidaksesuaian antara anggaran dan hasil di lapangan.
Ketimpangan pembangunan antarwilayah juga menjadi sorotan. Kawasan Garut Selatan sebagai wilayah perifer masih mengalami keterbatasan akses jalan, penerangan, serta layanan kesehatan. Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan pembangunan yang lebih terpusat di wilayah perkotaan.
Di sisi lain, efektivitas pembangunan dinilai turut dipengaruhi oleh dinamika internal kepemimpinan daerah. Muncul indikasi kurangnya sinkronisasi antara bupati dan wakil bupati yang berdampak pada fragmentasi kebijakan dan tidak selarasnya program antar perangkat daerah.
PMII menyimpulkan bahwa persoalan utama Garut bukan pada minimnya potensi, melainkan pada belum terarahnya kebijakan dan lemahnya konsolidasi kepemimpinan. Dengan tingginya angka kemiskinan, pengangguran, serta ketimpangan wilayah, Garut dinilai tengah menghadapi krisis pembangunan yang bersifat multidimensional.
Tanpa langkah korektif yang berbasis pada kebutuhan riil masyarakat dan penguatan koordinasi kepemimpinan, pembangunan dikhawatirkan hanya menjadi rutinitas administratif tanpa dampak signifikan bagi kesejahteraan warga. (***)
Editor : Indra R|Fakta
