Faktagarut.id || GARUT.- DPRD Garut Komisi IV Melakukan rapat kerja Bersama Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPJS dan RSUD dr.Slamet Garut juga RSUD Malangbong. Agenda rapat yang dilaksanakan di Aula gedung kantor Dinas Kesehatan Lantai Tiga, Jln. Proklamasi membahas terkait peningkatan kepesertaan BPJS dan penambahan anggaran. Selasa (07/1/2024) siang.
“ Barusan Dinas kesehatan dalam rapat melakukan ekspose, bahwa akan ada peningkatan kapasitas kepesertaan BPJS karena akan ada penambahan anggaran,” ujar Anggota DPRD Komisi IV Fraksi PDIP Yudha Puja Turnawan saat ditemui wartawan usai melaksana kan rapat kerja.
Kata Yudha, anggaran yang sebelumnya 102 Miliar kini ada penambahan menjadi 147 Miliar. Salah satunya Dana Alokasi Umum (DAU) Bidang kesehatan dipake untuk membayar BPJS PBI sehingga bisa adanya penambahan kepesertaan. Kemudian sambung Yudha jumlah Bed yang ada saat ini masih terbilang kurang.
“ Karena jumlah Bed rawat inap ini kurang, karena se-kabupaten Garut, dari rumah sakit yang ada ini digabungkan hanya ada 1.100 Bed, sementara kebutuhan ada 2.700 Bed. Jadi kita masih kekurangan 1.600 Bed,” katanya
Lebih jauh Yudha menuturkan, di tahun ini pihaknya juga ingin mempercepat beroperasinya Rumah sakit Malangbong dan Limbangan, sehingga Dana Hasil Cukai rokok dan DAU Bidang kesehatan dipergunakan untuk kepentingan pasilitas kesehatan di RS Malangbong dan Limbangan.
“ Untuk Rumah Sakit Malangbong Akumulasi Dana Hasil Cukai Rokok dengan DAU itu sekitar 14 Miliar, kalau Rumah Sakit Limbangan dapat 7 Miliar. Jadi total 21 Miliar dipergunakan untuk fasilitas di kedua rumah sakit tersebut agar sesuai standar bisa beroperasi, nah salah satunya BPJS bisa bekerjasama dengan RS Malangbong kalau Bed nya itu 50, sementara saat ini eksisting nya baru 35 tempat tidur,” tuturnya.
Jadi pada intinya, Expos yang barusan dilaksanakan dengan Dinas kesehatan itu, kita ingin menambah fasilitas kesehatan yang ada, karena rasio yang ada itu kurang. Dan ini tentunya bagian dari upaya dari keterbatasan APBD yang ada.
“ Ini bagian dari upaya, dan kita ingin ada peningkatan kapasitas kesehatan dikabupaten garut, kemudian kenapa dalam rapat kerja kita ini ada Dinkes, Dinsos BPJS dan Pihak RSUD Garut dan RS Malangbong, tentunya kita ingin meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam konteks pelayanan ke masyarakat, baik itu yang sifatnya Lapad Ruhama, BPJS, maupun pendampingan-pendampingan. Lantaran banyak orang yang kurang mampu (miskin) tidak punya bekal sama sekali untuk sekedar menunggu keluarganya yang menjalani perawatan, dan bisa di support oleh Dinsos. Sebab saat ini begitu banyak fenomena keluarga miskin, atau rumah tangga miskin yang tidak memiliki BPJS, nah anggaran ini tentunya harus difokuskan kepada mereka ini,” ungkapnya. (Indra R)
Editor : YF