Faktagarut.id || GARUT.- Banyaknya bencana yang terjadi Akhir-akhir ini menjadikan keprihatinan bagi beberapa pihak, hal itu dirasakan pula oleh anggota DPRD Garut Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan.
Bahkan selain banyak warga yang terdampak banyak juga sarana dan prasarana yang rusak. Sehingga pihaknya berharap Pemkab garut bisa mengoptimalkan kolaborasi pendanaan. Baik itu dari CSR, Dunia Usaha, maupun Lembaga Pengumpul Dana Umat seperti BAZNAS.
Kata yudha, Pemkab garut bisa berkoordinasi dengan lembaga – lembaga filantropi lainnya agar bisa membantu warga garut yang terdampak bencana hidrometeorologi.
“ Dengan melihat banyaknya bencana hidrometeorologi di kabupaten garut saya berharap pemkab garut bisa mengoptimalkan kolaborasi pendanaan, agar bisa membantu warga garut yang terdampak bencana hidrometeorologi,” ujar Yudha saat menengok warga yang rumahnya rusak terkena bencana hidrometeorologi di kampung sukamanah RW 21 Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong kidul. Kamis (13 Maret 2025) sore kemarin.
Yudha berharap, hasil efisiensi anggaran bisa dialokasikan sebagian untuk social safety net bagi Warga Garut yang terdampak bencana hidrometeorologi.
“ Penanganan pasca bencana hidrometerologi harus menjadi prioritas. Irigasi yang rusak berat, tanah longsor yang menyebabkan kerusakan sekolah dan rumah rumah warga serta Infrastruktur yang rusak akibat Bencana hidrometeorologi harus menjadi prioritas untuk segera diperbaiki,” tuturnya.
Lanjut kata Yudha, di Hari senin (10 maret 2025) lalu. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Garut yang dipimpin langsung Sekda Garut berkoordinasi dengan Badan Anggaran kabupaten garut mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan tersebut disampaikan ada celah fiskal hasil efisiensi sebesar 50,88 Milyar.
Adapun proyeksi pengalihan belanjanya sebesar 30,658 milyar untuk membiayai bidang pekerjaan umum yang hilang akibat dipangkas pemerintah pusat. Sisanya diproyeksikan untuk menjalankan program janji kampanye bupati ketika pilkada serentak, salah satunya seperti Satu Desa Satu Sarjana.
“Jumat 14 maret 2025 rencananya akan ada penetapan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD kesatu Tahun Anggaran 2025, harapan saya pemkab garut memprioritaskan penanganan pasca bencana dan program perlindungan sosial bagi segenap warga garut yang terdampak bencana hidrometeorologi,” Sambungnya.
Dengan kondisi saat ini, ditengah keterbatasan anggaran, Pemkab garut harus memprioritaskan keselamatan warganya.
“ Janji kampanye bupati dan wakil bupati bisa ditunda ditahun depan. Alangkah baiknya jika difokuskan terlebih dahulu untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana hidrometeorologi, yang tentunya sangat krusial untuk saat ini,” ungkapnya. (***)
