Faktagarut.id | GARUT — Pemangkasan anggaran kerap dimaknai sebagai pengereman program. Namun tidak demikian bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Garut. Di tengah penyesuaian belanja daerah, penataan ruang terbuka hijau dan pembenahan wajah kota tetap berjalan.
Kepala Bidang Pertamanan pada DLH Kabupaten Garut H. Dadan menegaskan, kunci dari situasi ini adalah intensifikasi anggaran.
“Intinya kami harus bisa mengintensifkan anggaran walaupun ada pemangkasan anggaran. Program prioritas tetap kami jalankan dengan skala dan strategi yang lebih terukur,” ujarnya H. Dadan kepada faktagarut.id Selasa (3/3/2026).
Dalam dua tahun terakhir, wajah pusat kota Garut berangsur berubah. Trotoar diperlebar, taman-taman kota ditata ulang, dan sejumlah ruang terbuka hijau direvitalisasi. Penataan tersebut tak semata demi estetika, tetapi juga untuk kenyamanan pejalan kaki dan kualitas lingkungan perkotaan. Menurutnya, pembangunan fisik hanyalah satu sisi. Sisi lainnya adalah partisipasi publik.
“Masyarakat harus bisa menjaga dan merawat bersama fasilitas yang sudah ada. Jangan membuang sampah sembarangan. Kesadaran kolektif jauh lebih penting daripada sekadar membangun,” kata dia.
DLH mencatat, persoalan kebersihan masih menjadi tantangan klasik di kawasan padat aktivitas. Volume sampah meningkat seiring mobilitas warga, sementara perilaku membuang sampah sembarangan belum sepenuhnya hilang. Karena itu, selain penguatan layanan kebersihan, edukasi dan sosialisasi terus digencarkan.
Namun, kendala teknis masih dihadapi. Untuk memangkas ranting atau cabang pohon yang tinggi dan tidak bisa dijangkau dengan alat manual, dibutuhkan mobil crane. Sementara itu, DLH Kabupaten Garut belum memiliki armada mobil crane sendiri.
“Kalau pohon yang akan dipangkas sulit dijangkau menggunakan alat manual, kami harus meminjam mobil crane terlebih dahulu ke Dinas Perhubungan. Ini tentu membutuhkan koordinasi dan penjadwalan,” ujarnya.
Kondisi tersebut membuat DLH harus menyusun prioritas kerja secara cermat, terutama pada titik-titik yang dinilai rawan dan berpotensi membahayakan pengguna jalan.
Meski dengan keterbatasan sarana, ia memastikan respons terhadap laporan masyarakat tetap diupayakan secepat mungkin.
Pendekatan pemangkasan anggaran yang ditempuh, kata dia, bukan berarti mengurangi kualitas layanan. Justru sebaliknya, setiap rupiah anggaran dituntut memberi dampak nyata. Penataan taman dan trotoar di pusat kota menjadi contoh bahwa dengan perencanaan yang presisi, hasil tetap bisa terlihat.
DLH juga membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari komunitas lingkungan, pelaku usaha, hingga warga sekitar taman. Skema adopsi taman dan gerakan gotong royong menjadi opsi untuk memperkuat rasa memiliki.
“Fasilitas publik ini milik bersama. Pemerintah membangun dan merawat, tapi masyarakat juga punya tanggung jawab untuk menjaga. Kalau sinergi ini berjalan, Garut akan semakin nyaman dan hijau,” tuturnya.
Di tengah dinamika fiskal daerah, pesan itu terdengar sederhana namun mendasar: pemangkasan anggaran bukan alasan untuk berhenti menata. Justru dalam keterbatasan, kreativitas dan partisipasi publik menemukan relevansinya. (Indra R)
