Faktagarut.id | GARUT — Lebih dari dua pekan setelah longsor menimbun puluhan makam di Dayeuhhandap, penanganan resmi tak kunjung terlihat signifikan. Warga pun memilih bergerak sendiri. Di balik gotong royong itu, tersimpan kekecewaan yang kian menguat terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Garut yang dinilai lambat dan minim kehadiran di lapangan.
Ratusan warga bersama para santri turun langsung membersihkan material longsor yang menutup area Tempat Pemakaman Umum (TPU) Samoja, Kampung Dayeuhhandap, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Sabtu (18 April 2026).
Aksi spontan tersebut tak sekadar menjadi kegiatan sosial, melainkan juga memantik kritik terbuka terhadap pemerintah daerah yang dinilai belum sigap dalam merespons bencana longsor yang terjadi pada (3 April 2026) akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Garut.
Material tanah menimbun puluhan makam serta mengancam akses jalan di sekitar lokasi pemakaman. Namun hingga kini, penanganan dinilai belum optimal.
Kondisi itu mendorong warga, pengurus lingkungan, dan para santri untuk bergerak tanpa menunggu bantuan resmi. Dengan peralatan seadanya seperti cangkul dan sekop, mereka bahu-membahu membersihkan timbunan tanah secara manual, membuka akses, sekaligus menyelamatkan makam yang terdampak.
Di tengah kegiatan tersebut, suara kritis mulai menguat. Tokoh masyarakat setempat, Sani Zulkarnain, secara tegas menyoroti lambannya respons pemerintah.
“Jangan terus berbicara soal terkendala anggaran,” ujarnya di sela kegiatan.
Ia menilai fasilitas umum yang bersifat sakral seperti pemakaman seharusnya menjadi prioritas dalam penanganan bencana. Pernyataan tersebut mencerminkan kekecewaan yang lebih luas di tengah masyarakat.
Dari pantauan di lokasi, proses pembersihan sepenuhnya masih mengandalkan tenaga warga. Tidak terlihat penggunaan alat berat maupun dukungan signifikan dari pemerintah daerah. Kondisi ini memunculkan pertanyaan terkait kesiapsiagaan dan respons tanggap darurat yang dinilai belum maksimal.
Peristiwa di Dayeuhhandap memperlihatkan kontras yang mencolok. Di satu sisi, warga bergerak cepat dengan sumber daya terbatas. Di sisi lain, pemerintah daerah justru dinilai belum hadir secara optimal dalam situasi krisis.
Aksi gotong royong ini pada akhirnya tidak hanya menjadi simbol solidaritas sosial, tetapi juga sindiran terbuka. Bahwa ketika respons formal tersendat, masyarakat memilih bergerak sendiri, sembari terus menagih tanggung jawab pemerintah. (Indra R)
