FAKTAGARUT.ID — Peran Dinas Sosial Kabupaten Garut semakin ditegaskan sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat, khususnya dalam menghadapi dinamika sosial dan tingginya potensi bencana di Kabupaten Garut.
Hal ini mengemuka dalam pengarahan yang disampaikan Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, kepada jajaran pegawai Dinsos di Aula Kantor Dinsos, Tarogong Kidul, Kamis (30/4/2026).
Dalam arahannya, Bupati menekankan pentingnya soliditas internal organisasi pasca dilantiknya Marlinda Siti Hana sebagai Kepala Dinas Sosial yang baru.
Ia menilai kepemimpinan Marlinda menjadi momentum penguatan kinerja karena telah memiliki pengalaman panjang di lingkungan Dinsos.
“Pengangkatan ini seharusnya tidak menjadi hal yang menghambat, karena yang bersangkutan sudah memahami kultur kerja di dalam. Tinggal bagaimana menyesuaikan gaya kepemimpinan untuk mendorong kinerja lebih optimal,” ujar Syakur.
Foto bersama, Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, usai memberikan Pengarahan kepada pegawai di Lingkup Dinas Sosial (Dinsos) Garut, yang dilaksanakan di Aula Kantor Dinsos Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa Dinsos memiliki posisi strategis dalam merepresentasikan kehadiran negara di tengah masyarakat. Melalui berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial, Dinsos menjadi institusi yang paling dekat dengan kelompok rentan, mulai dari korban bencana, penyandang disabilitas, hingga masyarakat miskin ekstrem.
Menurutnya, efektivitas kinerja Dinsos akan sangat menentukan persepsi publik terhadap pemerintah daerah.
“Ketika Dinas Sosial bekerja dengan baik, masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara. Di situlah letak peran pentingnya,” katanya.
Dalam konteks kebencanaan, Syakur secara khusus menyoroti urgensi respons cepat dari Dinsos. Mengingat Kabupaten Garut termasuk wilayah dengan intensitas bencana tinggi seperti banjir dan tanah longsor, Dinsos dituntut menjadi pusat koordinasi penanganan dampak sosial, termasuk penyaluran bantuan darurat dan penanganan rumah terdampak.
Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak melihat batasan kewenangan antarorganisasi perangkat daerah, melainkan menuntut solusi konkret yang cepat dan tepat.
“Bencana harus ditangani dengan sigap. Masyarakat butuh kehadiran pemerintah yang nyata, bukan sekadar prosedur,” tegasnya.
Selain itu, perhatian terhadap kelompok rentan menjadi fokus utama dalam penguatan peran Dinsos.
Bupati menekankan pentingnya pendekatan yang lebih humanis dan terarah dalam menangani anak yatim piatu serta penyandang disabilitas, baik fisik maupun mental.
Dengan penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas layanan, Dinsos diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang inklusif di Kabupaten Garut. (***)
