Faktagarut.id || GARUT.- Legisator DPRD Garut Fraksi PDI Perjuangan Yudha Puja Turnawan, menilai selama ini pembelian BBM Bersubsidi dengan dengan menggunakan barcode di kabupaten garut kurang tepat sasaran.
Lantaran program pembelian solar bersubsidi atau pertalian bersubsidi yang diamati di 29 SPBU di kabupaten Garut ketika disempurnakan dengan barcode itu justru malah banyak dinikmati oleh orang-orang yang memiliki kendaraan mewah, sehingga wajar jika pihaknya menilai BBM Bersubsidi tidak tepat sasaran. Entah itu orang tersebut membuat atau membuka websitenya sendiri MyPertamina maupun daftar di SPBU.
“ Kenapa saya bilang seperti itu, menurut saya semua orang kaya sekalipun, kebanyakan bikin barcode juga, harusnya dalam konteks aplikasi MyPertamina ini, ada semacam Filtrasi, filter agar orang yang memiliki kendaraan seperti Fortuner, Pajero atau Alphard tidak bisa membuat Barcode untuk membeli BBM bersubsidi,” ujar Yudha saat ditemui usai menjadi narasumber kegiatan Sinergi BPH Migas dan DPR RI yang dilaksanakan di Aula Hotel Santika, Jln. Cipanas Baru, Kecamatan Tarogong Kaler. Senin (29/05/2023) siang.
Kata Yudha, mengacu pada reales Kemenkeu RI, ibu Sri Mulyani bahwa proporsi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite 89 persen itu dikomsumsi oleh orang kaya. Bahkan diatas 80 Persen juga solar Bersubsidi juga dikomsumsi oleh orang kaya atau orang yang mampu. Makanya barusan dari BPH Migas meminta ada peran aktif termasuk GAS Bersubsidi.
“ Hari ini dikabupaten garut ada 19 Juta tabung Gas yang perputaran ya, untuk sekitar 276 ribu warga Garut yang tergolong miskin, jadi kalau kita hitung misalnya rumah tangga (RT) yang miskin sekitar 100 ribu per rumah tangga, per tahun. Sementara konsumsi disediakan Negara sekitar 160 tabung, padahal konsumsi bulanan kalau rumah tangga miskin paling 3 tabung, kalau 3 kali 12 paling 36 tabung. Nah berarti ada surplus yang sangat luar biasa besar, kenapa karena sama Gas LPG bersubsidi pun dikonsumsi kebanyakan oleh orang mampu juga,” Katanya.
Makanya, lanjut Yudha hari ini butuh peran aktif semua masyarakat, karena tahun kemarin saja APBN mengalokasikan 551 Triliun untuk subsidi maupun kompensasi untuk BBM bersubsidi dan Gas LPG bersubsidi.
“ Untuk Gas LPG saja itu di 117 Triliun dan itu kemarin dialokasikan di tahun 2023, makanya BPH Migas hari ini bikin acara agar adanya peran aktif, supaya subsidi bisa tepat sasaran, dan kami tadi juga banyak peserta yang memberikan masukan agar subsidi itu jangan ke barang tapi ke orang. Karena kalau ke barang tetap akan dikonsumsi oleh orang kaya, nah harapan kita aplikasi Barcode MyPertamina tadi tidak semua orang bisa bikin, tapi Desil 1 sampai Desil 4 saja dan ditentukan juga jenis kendaraannya,” Harapnya
Ditempat yang sama, Perwakilan Pertamina Garut, Azam Akbar menyampaikan kuota di SPBU dikabupaten Garut dipastikan aman, meskipun ada peningkatan.
“ Untuk kuota semua SPBU yang ditugaskan oleh pemerintah ya yang ada SK nya ya, BPH Migas itu menjual BBM bersubsidi ataupun non subsidi kami pastikan stoknya aman, kalau untuk peningkatan ada namun persisnya saya kurang paham detail nya, mungkin nanti bisa saya cek lagi,” ungkap Azam yang mewakili acara sinergi BPH Migas yang dilaksanakan dikabupaten garut. (Indra R)
Editor : YF
Legislator Garut Menilai Barcode Pembelian BBM Bersubsidi Di Garut Tidak Tepat Sasaran
