Faktagarut.id | GARUT – Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menyoroti rantai pasok bahan baku dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Garut.
Ia menilai program strategis nasional tersebut harus memberi dampak lebih luas, tidak hanya bagi kesehatan anak, tetapi juga bagi perekonomian masyarakat setempat.
Hal itu disampaikan Syakur saat memimpin Rapat Koordinasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tingkat Kabupaten Garut yang berlangsung di Ruang Rapat Setda Garut, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Rabu (11/3/2026).
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah mencatat saat ini terdapat 425 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di berbagai wilayah Kabupaten Garut.
Kehadiran unit layanan tersebut diyakini mampu membantu meningkatkan kualitas gizi anak-anak. Namun demikian, Syakur menegaskan bahwa manfaat program MBG seharusnya tidak berhenti pada aspek kesehatan saja.
“Program ini tidak hanya soal pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga harus mampu mendorong pergerakan ekonomi masyarakat di sekitar,” kata Syakur.
Ia mengaku menerima sejumlah laporan dari masyarakat terkait pengadaan bahan baku SPPG yang masih banyak dipasok dari luar daerah.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menghambat perputaran ekonomi lokal jika dibiarkan berlangsung dalam jangka panjang.
“Masih ada keluhan bahwa bahan baku SPPG diambil dari luar wilayah, bukan dari masyarakat sekitar.
Saya memahami alasan efisiensi, tetapi hal ini harus segera ditangani agar tidak menimbulkan dampak di kemudian hari,” ujarnya.
Sebagai langkah tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Garut berencana melakukan penataan sistem rantai pasok agar kebutuhan bahan pangan untuk program MBG dapat lebih banyak diserap dari petani dan pelaku usaha lokal.
Syakur menilai kebijakan tersebut penting agar dana dari program nasional tersebut benar-benar berputar di tingkat daerah.
Selain itu, ia juga meminta adanya penguatan koordinasi antara Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG dengan sejumlah perangkat daerah.
Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam koordinasi tersebut antara lain pengawasan kualitas gizi oleh Dinas Kesehatan, pengelolaan limbah oleh Dinas Lingkungan Hidup, serta penyediaan layanan pengaduan bagi masyarakat dan pelaksana program.
“Ini adalah tanggung jawab bersama. Program MBG harus memberikan dampak positif bagi kesehatan, ekonomi, dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Garut,” kata Syakur. (Indra R|Fakta)
