Faktagarut.id | GARUT — Praktik pungutan liar (pungli) di sektor pariwisata Kabupaten Garut kembali menjadi sorotan tajam. Kali ini, Wakil Bupati Garut Putri Karlina turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke objek wisata Situ Bagendit dan menemukan dugaan pungutan tak resmi pada fasilitas toilet.
Dalam sidak yang berlangsung tegang tersebut, Putri Karlina secara langsung mempertanyakan legalitas pungutan sebesar Rp2.000 yang dibebankan kepada pengunjung. Ia menilai praktik tersebut tidak memiliki dasar yang jelas, terlebih fasilitas yang diberikan dinilai jauh dari kata layak.
“Harusnya enggak berbayar. Harusnya enggak berbayar. Coba hitung, seharinya bisa dapat berapa? Buat siapa?” ujar Putri di hadapan pengelola. (30/3/2026).
Temuan ini menambah daftar panjang persoalan pungli di destinasi wisata Garut, setelah sebelumnya mencuat di kawasan pantai selatan seperti Sayang Heulang dan Santolo.
Namun, yang membuat kasus di Situ Bagendit semakin serius adalah dugaan adanya aliran dana yang tidak transparan.
Dalam dialognya dengan pengelola, Putri menyoroti bahwa pengelolaan toilet berada di bawah Unit Pelaksana Teknis (UPT), sehingga seharusnya tunduk pada aturan resmi pemerintah daerah.
“Ini kan di bawah UPT. Legal apa enggak? Kalau memang mau seperti berdagang, ‘dagang toilet’, terus urusannya dengan kebersihan dan air bagaimana?” tegasnya.
Pengelola menyebut pungutan tersebut sebagai biaya kebersihan dan air (canklen). Namun bagi Putri, alasan tersebut tidak cukup untuk membenarkan pungutan tanpa kejelasan mekanisme dan dasar hukum.
“Kalau fasilitas umum, harusnya dari awal dihitung biaya operasionalnya. Jangan dibebankan lagi tanpa kejelasan. Kita juga enggak tahu tiket masuk bocor atau tidak, masuknya ke mana,” ujarnya.
Tak hanya soal legalitas, Putri juga menyoroti kondisi toilet yang dinilai kotor dan tidak terawat. Ia menegaskan bahwa jika memang ada pungutan, maka harus sebanding dengan kualitas pelayanan.
“Kalau misalnya bayar Rp10 ribu tapi toiletnya ber-AC, bersih, wangi, ada tisu, sabun, enggak apa-apa. Orang juga happy. Tapi ini Rp2.000, jelek, bau, enggak jadi apa-apa,” katanya dengan nada kecewa.
Menurutnya, praktik seperti ini justru merusak citra pariwisata Garut yang tengah dibangun agar lebih profesional dan ramah wisatawan. Pemerintah Kabupaten Garut, lanjut Putri, akan segera melakukan penelusuran menyeluruh terkait dugaan pungutan tersebut, termasuk kemungkinan adanya aliran dana ke oknum tertentu di lingkungan dinas terkait.
“Kami akan telusuri. Kalau ada pelanggaran, tentu akan ada tindakan tegas,” ujarnya.
Sidak ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemkab Garut tidak akan mentolerir praktik pungli dalam bentuk apa pun, khususnya di sektor pariwisata yang menjadi wajah daerah di mata publik.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut belum memberikan keterangan resmi terkait temuan tersebut. (Indra R)
