Faktagatut.id | GARUT — Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, akhirnya buka suara terkait polemik dugaan pungutan liar (pungli) di kawasan wisata pantai selatan Kabupaten Garut yang belakangan viral di media sosial.
Dalam pernyataan akun video tiktok pribadinya yang beredar, Putri menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, khususnya warga Jawa Barat dan Garut, atas kejadian yang mencoreng citra pariwisata daerah.
“Saya selaku Wakil Bupati Kabupaten Garut pertama-tama ingin mengucapkan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Jawa Barat dan utamanya masyarakat Kabupaten Garut terkait dengan kasus pungli yang terjadi di wisata Garut Selatan,” ujar putri, dalam video yang diterima Redaksi faktagarut.id (29/3/2026) sore.
Ia menyebut, dugaan pungli tersebut terjadi di sejumlah titik wisata, di antaranya Pantai Sayang Heulang dan Pantai Santolo, serta kemungkinan di lokasi lain yang belum terungkap.
Tak hanya kepada masyarakat, Putri juga menyampaikan permohonan maaf kepada Gubernur Jawa Barat karena Garut kembali menjadi sorotan negatif.
“Kami juga memohon maaf kepada Pak Gubernur Jawa Barat, karena lagi-lagi Garut menjadi rapor merah bagi Jawa Barat. Hal ini sangat kami sesali dan menjadi evaluasi besar bagi kami,” katanya.
Dalam pernyataannya, Putri menegaskan dukungannya terhadap visi pembangunan pariwisata Jawa Barat yang digagas Gubernur. Ia mengaku sejak awal mendorong pengembangan sektor wisata di Garut agar sejalan dengan arah kebijakan provinsi.
Namun demikian, ia juga secara terbuka mengakui adanya keterbatasan peran sebagai wakil kepala daerah dalam mengambil langkah tegas di lapangan.
“Saya sangat mendukung visi Pak Gubernur untuk mewujudkan wisata Jawa Barat yang hebat dan istimewa. Tapi saya terbentur dengan posisi dan wewenang saya sebagai Wakil Bupati,” ujarnya.
Putri bahkan menyinggung posisinya secara personal sebagai menantu Gubernur Jawa Barat. Meski memiliki kedekatan keluarga, ia menegaskan tetap harus bekerja sesuai koridor kewenangan formal.
“Walaupun secara subjektif saya adalah menantunya Pak Gubernur, tetap saya terbentur dengan wewenang saya sebagai Wakil Bupati,” ucapnya.
Ia juga mengungkapkan keinginannya untuk bisa bergerak lebih leluasa dan tegas seperti sejumlah kepala daerah lain. Namun menurutnya, tindakan yang terlalu jauh justru berpotensi menimbulkan polemik baru.
“Kalau saya terlalu tegas di lapangan, saya bukan pemilik kebijakan utama. Saya khawatir justru menjadi langkah yang offside dan menimbulkan kritik selanjutnya,” kata Putri.
Di akhir pernyataannya, ia menegaskan bahwa dirinya tetap berupaya maksimal menjalankan tugas, bahkan mengaku telah melakukan berbagai langkah yang melampaui kapasitasnya sebagai wakil bupati.
“Bukan saya tidak mau bekerja, bukan saya tidak bisa bekerja. Banyak hal sudah saya lakukan, bahkan melebihi kapasitas saya,” ujarnya.
Putri pun mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah untuk menjadikan peristiwa ini sebagai momentum evaluasi bersama demi perbaikan sektor pariwisata di Garut ke depan. (Indra R)
