Selasa, Juli 14, 2026
Beranda NASIONAL Belum Dijadwalkan DPP, Musda Golkar Jabar Masuk Fase Tunggu Politik

Belum Dijadwalkan DPP, Musda Golkar Jabar Masuk Fase Tunggu Politik

Faktagarut.id || GARUT. — Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, Dr. H. TB Ace Hasan Syadzily, M.Si, menegaskan bahwa pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Jawa Barat sepenuhnya mengikuti arahan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

Hal tersebut disampaikan Ace Hasan saat ditemui sejumlah awak media usai menghadiri kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Politik Berbasis Data “Road Map Menuju Kemenangan Partai Golkar Jawa Barat Tahun 2029 Angkatan IV” di Kabupaten Garut, Sabtu (13/12/2025).

Menurut Ace Hasan, mekanisme hingga penentuan waktu pelaksanaan Musda merupakan kewenangan DPP, termasuk kehadiran langsung pengurus pusat sebagai bentuk komitmen menjaga marwah organisasi dan konsolidasi partai.

“Pelaksanaan Musda itu mengikuti arahan DPP. Soal waktu dan teknis, DPP yang menentukan dan akan hadir langsung. Itu bentuk komitmen DPP dalam menjaga proses organisasi,” ujar Ace Hasan.

Ia menambahkan, hingga saat ini DPP Partai Golkar telah menyelenggarakan Musda di 21 provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa agenda Musda dilakukan secara bertahap dan menyeluruh, tidak hanya terfokus pada Jawa Barat.

“Jadi ini bukan hanya soal Jawa Barat. Provinsi-provinsi besar lainnya juga sedang dan telah menjalani Musda,” jelasnya.

Terkait belum digelarnya Musda di Jawa Barat, Ace Hasan menilai hal tersebut sebagai bagian dari dinamika dan proses demokrasi internal partai. Meski demikian, ia memastikan koordinasi antara DPD Jawa Barat dengan DPP Partai Golkar tetap berjalan solid.

“Kami di Jawa Barat pada prinsipnya sudah siap. Namun pelaksanaannya tetap kami kembalikan kepada DPP. Yang terpenting, kekompakan dan soliditas kader tetap terjaga,” tegasnya.

Ace Hasan juga mengungkapkan bahwa komunikasi dengan DPP Partai Golkar terus dilakukan secara intensif. Namun, keputusan strategis terkait waktu dan skema Musda sepenuhnya menjadi kewenangan DPP.

“Komunikasi terus berjalan, bahkan hampir setiap hari. Namun keputusan strategis tentu menjadi kewenangan DPP,” pungkasnya. (Indra R)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read