Faktagarut.id | GARUT.– Program makanan bergizi gratis di SDN Sindangpalay 2 mendadak menjadi sorotan publik setelah sejumlah orang tua murid melaporkan dugaan pembagian telur busuk dan roti basi kepada para siswa.
Peristiwa ini disebut terjadi pada Rabu, 25 Februari 2026. Keluhan pertama kali mencuat dari para siswa yang mengaku mencium bau tak sedap dari makanan yang mereka terima di sekolah.
“Anak saya pulang sekolah kemarin dan bilang telurnya bau. Pas saya cek, memang benar telurnya sudah busuk,” ujar salah satu orang tua murid yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan. Kamis (5/3/2026).
Cerita serupa kemudian beredar di kalangan wali murid lainnya. Sejumlah orang tua mengaku khawatir terhadap kualitas makanan yang seharusnya menjadi bagian dari program peningkatan gizi bagi siswa.
Program makanan bergizi gratis yang semestinya menunjang kesehatan serta tumbuh kembang anak-anak justru memantik tanda tanya soal pengawasan dan standar kualitas pangan yang dibagikan di lingkungan sekolah.
Sejumlah awak media berupaya meminta konfirmasi langsung kepada pihak sekolah. Namun, pihak sekolah maupun guru memilih enggan memberikan keterangan resmi. Mereka hanya membenarkan bahwa pada hari tersebut ditemukan telur puyuh dalam kondisi tidak layak konsumsi.
Upaya penelusuran kemudian berlanjut ke dapur penyedia makanan. Tim media mendatangi lokasi guna meminta klarifikasi dari pihak pengelola. Namun Ketua SPPG tidak berada di tempat. Nomor telepon yang bersangkutan pun hingga berita ini diturunkan belum dapat dihubungi.
Di tengah simpang siur informasi, para orang tua berharap pihak sekolah dan dinas terkait segera turun tangan. Mereka mendesak adanya evaluasi menyeluruh serta pengawasan yang lebih ketat terhadap kualitas makanan sebelum dibagikan kepada siswa.
“Jangan sampai anak-anak yang jadi korban. Kalau memang program ini untuk kesehatan, kualitas makanannya harus benar-benar diperhatikan,” kata seorang wali murid.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak penyedia makanan maupun dinas pendidikan setempat terkait dugaan pembagian makanan tidak layak konsumsi tersebut. (***)
